Lokakarya KOTAKU

Kawasan Kumuh Kota Psp
Mencapai 73,11 Hektare

SIDIMPUAN- Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Askot Mandiri Padangsidimpuan, melaksanakan lokakarya demi sinergitas bersama Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan stakeholder terkait di Aula Hotel Sitamiang. Lokakarya itu dilaksanakan Rabu (2/10) dan Kamis (3/10) lalu. Sebagai Askot Mandiri KOTAKU, Zulhan Taufik Sabtu (26/10) menerangkan, pemenuhan pelayanan dasar di bidang prasarana pekerjaan umum di kawasan permukiman adalah tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sesuai dengan RPJMN 2015-2019 Direktorat Jenderal Cipta Karya berkomitmen untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, khususnya di perkotaan dilaksanakan dengan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Salah satu perwujudan dari komitmen tersebut adalah Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) National Slum Upgrading Program (NSUP). Program dilaksanakan sebagai upaya untuk membangun platform kolaborasi dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Diharapkan dengan terbangunnya kolaborasi maka akan terjadi keterpaduan antar sektor untuk bersama-sama bergerak mencapai sasaran pembangunan kawasan permukiman khususnya terwujudnya kota tanpa kumuh pada tahun 2019, dengan menempatkan Pemerintah Daerah sebagai ‘Nakhoda’, masyarakat sebagai ‘pelaku utama pembangunan’ dan Pemerintah Pusat sebagai pendamping Pemerintah Daerah. Salah satu pelaksanaan program KOTAKU di Provinsi Sumatera Utara diharapkan pemerintah daerah dapat memfasilitasi perencanaan penanganan kumuh yang terintegrasi. Perencanaan terintegrasi yang dimaksud adalah, perencanaan ditingkat kota yang mampu mengintegrasikan sumber daya yang ada di kota agar bisa lebih efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu untuk mencapai target 0 Ha kumuh tahun 2019 dikoordinasikan oleh Pokja PKP.

 

Kemudian, mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dengan proses partisipatif dan konsultatif secara intensif di lokasi sasaran, selanjutnya mengintegrasikan rencana penanganan permukiman kumuh dengan misi RPJM Daerah. “Bila RPJMD belum memuat misi penanganan permukiman kumuh tingkat kota maka Pemerintah Daerah harus melengkapi kekurangan tersebut, dan terakhir perencanaan ditingkat kota yang menjadi acuan investasi Pemerintah Daerah, Propinsi, maupun Pusat untuk mendukung program KOTAKU, serta perencanaan yang mengintegrasikan penanganan kawasan-kawasan kumuh di kota,” jelasnya. Berdasarkan SK Bupati/Walikota Nomor : NO. 91/KPTS/2017 kawasan kumuh Kota Padangsidimpuan mencapai 73,11 Ha yang tersebar di 30 lokasi/ lingkungan di 30 Kelurahan/Desa. Sampai tahun2017. Program KOTAKU Kota Padangsidimpuan berhasil menurunkan kawasan kumuh seluas 1,54 Ha (2,10%) dan tahun 2018 ditargetkan Kota Padangsidimpuan dapat menurunkan kumuh seluas 14 Ha (20%). Untuk mencapai 0 Ha maka pada tahun 2019 Kota Padangsidimpuan harus dapat menurunkan kumuh seluas 57,26Ha (80%). Target pengurangan kumuh yang cukup besar ini, membutuhkan penanganan yang fokus dan melibatkan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya dalam penyelesaiannya, karena Bantuan Dana Investasi (BDI) yang difasilitasi KOTAKU sangat tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

 

Di samping itu pemerintah sebagai Nahkoda pembangunan di daerah masing-masing, memiliki peran yang sangat strategis, karena pemerintah daerah memiliki perangkat untuk melaksanakan pembangunan juga menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama membangun daerahnya. “Masyarakat sebagai pelaku utama, telah memiliki pengalaman yang cukup dalampengelolaan program diwilayah masing-masing sehingga menjadi sebuah potensi yang bisa menggerakkan pembangunan didaerah,” kata Zulhan. Sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah daerah dalam rangka penyepakatan perencanaan penanganan kumuh kota dan kelurahan maka dilakukan kegiatan lokakarya tingkat kota di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Padangsidimpuan ini. Lokakarya ini telah selesai dilaksanakan awal Oktober kemarin.

 

Tujuan utamanya guna membangun komitmen kolaborasi dalam upaya percepatan Penanganan Permukiman Kumuh yang didukung oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan Stakeholder lainnya bersama Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Kemudian, khalayak umum juga memahami tentang kebijakan program dan daerah dalam penanganan kumuh, lantas mampu menyusun strategi pelaksanaan skala kawasan dan kolaborasi, memetakan isu dan mekanisme koordinasi dan konsolidasi dalam pengentasan kumuh.

 

Secara khusus, lokakarya ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman Aparat Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan Stakeholder lainnya tentang Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai salah satu strategi percepatan Penanganan Kawasan Kumuh. Kemudian, membangun kolaborasi dan sinergi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan program Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan Stakeholder lainnya dalam mendukung Penanganan Kawasan Kumuh. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan Lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Padangsidimpuan diantaranya Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN, LSM, Perguruan Tinggi dan kelompok peduli lainnya

 

memahami Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Lantas, adanya kolaborasi dan sinergi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan arah kebijakan dan Program Pembangunan Pemerintah Daerah. Adanya kolaborasi dan sinergi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan program-program pemberdayaan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Swasta, BUMN, LSM, Perguruan Tinggi, Asosiasi Usaha, Masyarakat dan Kelompok Peduli lainnya. “Serta adanya inisiasi kemitraan dan jaringan kerja dengan Pemda, Swasta, BUMN, LSM, Perguruan Tinggi, Asosiasi Usaha, Masyarakat dan Kelompok Peduli lainnya,” tutup Zulhan dan Askot I&C Nur Halimah Nasution.(san)