CEGAH KUMUH BARU

 

 2019 0Ha Kumuh bahkan di tahun 2018 sudah ada yang dinyatakan tidak kumuh, apakah dilapangan benar-benar tuntas? sesungguhnya masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, mengingat penanganan kumuh yang diintervensi melalui 7 aspek, diantaranya bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase, persampahan, air minum, limbah, dan kebakaran   masih menyisakan kumuh (belum tuntas) karena perhitungan yang dilakukan adalah perhitungan numerik.

 

Tentunya, perhitungan tersebut belum dinyatakan tuntas 100% dilapangan, karena sesungguhnya pengurangan tersebut diukur tidak kumuh jika dibawah poin 19, bagaimana jika pointnya 18,17,16,15 dan seterusnya, artinya, secara real masih menyisakan masalah walaupun kecil, dan boleh jadi akan menjadi masalah besar dan menimbulkan kumuh yang baru. Atau bahkan menjadikan kumuh kembali diwilayah itu.

 

Hal ini menjadi PR bagi pemerintah kabupaten/kota, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak peduli lain untuk mencegahnya.

 

Kolaborasi yang di inisiasi Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Program Kota Tanpa Kumuh (kotaku), penting menitikberatkan proses pencegahan kumuh baru tidak hanya dari aspek infrastruktur tapi juga aspek lain. Salah satunya aspek sosial. Penguatan sosial pada penataan daerah kumuh perkotaan sangat bergantung pada peningkatan kapasitas governansi pemerintah dan komunitas masyarakat itu sendiri.

Menurut (Sinulingga;1999 dalam hermanto, 2011) Kota sebagai tempat konsentrasi penduduk yang berpenghidupan non agraris , memiliki tugas untuk dapat melayani, memperhatikan, menguntungkan semua lapisan warga yang ada di dalamnya.  Strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat berkaitan dengan aspirasi individu dan kolektif, dalam tradisi budaya perilaku kebiasaan yang berlaku (bagian dari aspek social).

Sehingga kab/kota perlu mengembangkan program yang tanggap kebutuhan sosial, termasuk dalam hal melakukan penataan kawasan kumuh. Saat ini, untuk menata kawasan kumuh di perkotaan memiliki beberapa kendala, antara lain terkait pemahaman standar permukiman yang layak oleh warga masyarakat, sikap warga masyarakat dan perilakunya terhadap lingkungannya sendiri masih cukup buruk. Selain itu, faktor fungsional permukiman itu sendiri, juga kaitannya dengan dimensi sosial, ekonomi, budaya, teknologi, ekologi bahkan politik harus jadi perhatian.

Permasalahan terkait aspek sosial diidentifikasi belum maksimal diperankan, institusi dan pengelolaan dari pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat terkait program penataan kawasan kumuh belum menyeluruh, juga komunikasi pemerintah kabupaten/kota terhadap masyarakat terlembaga tapi belum berfungsi secara baik.

Untuk itu, perlu  strategi implementasi program dari masing-masing OPD, swasta dan kelompok -kelompok yang memiliki kemampuan terkait penataan kawasan kumuh dalam rangka mencegah kumuh baru pada wilayah-wilayah yang potensial munculnya  kumuh baru. Kesiapan untuk berubah oleh semua pihak, merupakan hal penting dalam peningkatan peran masyarakat sebagai upaya peningkatan kemampuan socialnya.

Untuk mencegah kumuh baru, penanganannya dapat dilakukan dengan mensinkronkan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat, selain kegiatan infrastruktur dilakukan kegiatan-kegiatan PHBS, Gotong royong bersih-bersih dan lainnya, dan dituangkan dalam peraturan daerah (Perda). Sehingga, dengan kata lain harus muncul pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan perumahan dan permukiman yang layak bagi kehidupan warga dan masyarakat. Tujuannya untuk memperkuat kemampuan masyarakat, khususnya bagi kelompok lemah yang tidak berdaya, baik karena kondisi internal, maupun kondisi eksternalnya.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat, upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Model penguatan sosialnya dilakukan untuk dapat mencapai keterpaduan dan keberlanjutan peran dan kapasitas pemangku kepentingan yang terlibat dalam mengatasi kumuh perkotaan itu. Keterpaduan dan keberlanjutan dilakukan dengan mengintegrasikan program dan mensinergikan kinerja antar pemangku peran.

Lantas, peningkatan kapasitas governansi pemerintah, bagaimana? dapat dilakukan dengan mendorong Pimpinan Daerah, memberikan komitmen dalam peningkatan kualitas sosial diwilayahnya. Membentuk unit kerja Pengelola Kawasan yang memiliki tugas meningkatkan kualitas sosial pada penataan kawasan kumuh. Peningkatan kapasitas governansi komunitas masyarakat dapat dilakukan dengan komitmen warga, terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, pemeliharaan, pengawasan dan kontribusi peningkatan kualitas sosial ekonomi pada wilayah-wilayah yang butuh penataan.

Sinergitas kerja pemerintah dan masyarakat dapat diwujudkan dalam kerangka kemitraan, yaitu kerjasama operasional berbasis lokasi atau kerjasama berbasis sumber luar, yang komposisinya mempertimbangkan efektifitas tujuan program penanganan kumuh tersebut.  (Taufik Hidayat Pulungan/TA komunikasi KMW Sumut)